Halaman yang Anda Cari Tidak Tersedia
Halaman yang Anda Cari Tidak Tersedia
Administered price adalah kebijakan yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari.
Sobat OCBC NISP, tahukah Anda apa itu administered price? Administered price adalah istilah yang menjelaskan tentang pengaturan harga oleh pemerintah.
Dalam hal ini, barang untuk kebutuhan sehari-hari atau komoditas adalah objek pengaturannya.
Lantas, bagaimana praktik administered price tersebut di Indonesia? Yuk, pahami selengkapnya dalam uraian berikut!
Administered price adalah harga barang yang diatur dengan mengacu pada keputusan administratif. Jadi, bukan berlandaskan pada permintaan maupun penawaran pasar.
Barang-barang administered price adalah produk yang dijual atau dihasilkan oleh pemerintah, badan publik, dan perusahaan monopoli.
Adapun beberapa contoh produk yang mengalami administered price adalah gas, bahan bakar minyak (BBM), listrik, air, dan beras.
Kebijakan pengaturan harga ini pada umumnya diatur oleh pemerintah. Namun, dalam beberapa kasus terdapat pula perusahaan besar yang mengatur harga barang.
Perusahaan tersebut biasanya telah memiliki pangsa pasar yang besar.
Oleh karena itu, tidak jarang ada perusahaan yang mampu melakukan monopoli harga dan mengaturnya sendiri.
Tujuan utama dari administered price adalah untuk menjaga kestabilan harga produk-produk kebutuhan.
Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat dapat lebih mudah menjangkau kebutuhan tersebut.
Bisa dikatakan juga bahwa administered price adalah kebijakan yang diberlakukan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Jadi, bila sewaktu-waktu terjadi kekurangan ataupun terdapat kondisi yang tidak pasti, masyarakat tetap bisa membeli barang kebutuhan.
Di samping itu, tujuan dilakukannya administered price adalah untuk menekan terjadinya inflasi, karena daya beli yang terjaga memungkinkan masyarakat untuk terus berkontribusi dalam pergerakan ekonomi negara.
Baca juga: Begini Cara Menghitung Tingkat Inflasi Paling Akurat
Agar lebih memahami tentang administered price, Anda dapat melihat praktik kebijakan ini di Indonesia.
Misalnya di bulan September tahun 2022, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan kenaikan harga BBM.
Oleh karena itu, dikeluarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 mengenai Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.
Penetapan administered price tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mendukung daya beli masyarakat di tengah meningkatnya harga minyak mentah dunia.
Dukungan juga diberikan melalui pengalihan subsidi BBM yang tepat sasaran dalam bentuk bantuan sosial maupun bantuan langsung tunai.
Contoh lainnya, Menteri Perdagangan Republik Indonesia pernah mengeluarkan Peraturan Nomor 49 tahun 2022 mengenai Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat.
Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penyediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau agar dapat dibeli oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Disebutkan bahwa pengecer minyak goreng wajib menjual dengan harga di bawah atau sama dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram.
Harga tersebut berlaku untuk minyak goreng dalam bentuk curah maupun minyak goreng kemasan.
Meskipun diatur dengan tujuan untuk memungkinkan terjangkaunya barang, pada kenyataannya administered price adalah hal yang cukup menyulitkan bagi banyak pihak.
Dari sisi pemerintah, pengaturan harga yang terlalu rendah dapat mengakibatkan penerimaan kas atau pemasukan negara lebih sedikit.
Jika hal tersebut terjadi, dikhawatirkan juga pemerintah akan mencabut subsidi yang diberikan ke masyarakat guna menjaga kestabilan kas negara.
Sementara itu, pengaturan harga yang terlalu tinggi tentunya akan menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hariannya.
Adapun sejumlah dampak dari administered price adalah sebagai berikut:
Penyebab inflasi apabila ditinjau dari administered price adalah karena pengaturan harga tersebut perlu dilakukan bersamaan dengan masa ekonomi yang sulit.
Inflasi administered price ini merupakan efek domino bila pemerintah membutuhkan pemasukan kas untuk belanja negara.
Biasanya, pemerintah harus mencabut sebagian subsidi dari sejumlah komoditas tertentu agar pengeluaran semakin menurun.
Alternatif lainnya adalah dengan menaikan harga untuk menambah pemasukan.
Contoh dari upaya tersebut dapat Anda lihat pada pencabutan subsidi listrik dan peningkatan tarif jasa layanan pembuatan STNK.
Pemerintah juga berusaha menghindari inflasi administered price dengan melakukan penguatan Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan mengawal realisasi pembangunan infrastruktur melalui dana transfer ke daerah yang dianggarkan di dalam APBN.
Dari pembahasan di atas, bisa disimpulkan bahwa administered price adalah hal yang harus diambil dengan berbagai pertimbangan matang oleh pemerintah.
Sebagai konsumen akhir, Anda pun juga sudah lebih memahami tentang tujuan maupun dampak dari kebijakan ini, kan?
Semoga pembahasan di atas bermanfaat. Apabila Sobat OCBC NISP tertarik membaca informasi seputar keuangan lainnya, temukan lebih banyak artikel di blog OCBC NISP!
Baca juga: Ini Dia Dampak Positif Inflasi Yang Jarang Diketahui
