Halaman yang Anda Cari Tidak Tersedia
Halaman yang Anda Cari Tidak Tersedia
Meningkatkan daya beli adalah salah satu cara mengatasi krisis ekonomi.
Tahukah Anda bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi? Pada 2020 lalu, COVID-19 menyebabkan krisis ekonomi di hampir seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia.
Dilansir dari CNN, berdasarkan survei dari United Nation Development Programme (UNDP), ada 24% UMKM Indonesia yang harus berhenti beroperasi akibat pandemi.
Sisanya, sebanyak 35,2% harus menutup bisnis sebab kekurangan modal dan 30,2% lainnya karena penjualan yang turun drastis.
Alhasil, kondisi ini menyebabkan krisis ekonomi dan angka kemiskinan meningkat.
Sehubungan dengan hal tersebut, ternyata Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi juga sebelumnya, yakni pada tahun 1998, 2008 dan 2013.
Dari beberapa kejadian tersebut, terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk keluar dari krisis. Selengkapnya, simak pembahasannya di uraian berikut ini.
Secara sederhana, krisis ekonomi adalah sebuah kondisi di mana keadaan ekonomi negara mengalami penurunan secara signifikan.
Krisis ekonomi dapat berbentuk stagflasi, resesi, hingga depresi ekonomi. Saat berada dalam masa krisis, biasanya likuiditas, PDB, maupun harga saham akan menurun drastis.
Selama ini, Indonesia telah mengalami beberapa kali krisis ekonomi, di antaranya adalah sebagai berikut:
Saat itu, rupiah mengalami depresiasi lebih dari 70%, di mana nilai tukarnya terhadap dollar mencapai Rp14.700.
Selain itu, Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) Indonesia juga mengalami kontraksi ke minus 13,1% dan disertai dengan inflasi tinggi.
Baca juga: Krisis Energi, Indonesia Untung?
Setelah tahun 1998, Indonesia kembali mengalami krisis ekonomi lagi pada tahun 2008.
Saat itu, puncak pelemahan rupiah terjadi pada 24 November di level Rp12.650 per dollar AS atau mengalami penurunan 38% selama tiga bulan.
Selain itu, Indeks IHSG juga mengalami fluktuasi dan sempat turun lebih dari 50% ke kisaran 1.355 pada akhir 2008.
Penyebabnya adalah faktor eksternal, yakni dari perusahaan global Lehman Brothers yang melakukan produk investasi derivatif.
Dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan, waktu itu Indonesia belum memiliki pengawasan bank.
Alhasil, kepanikan global akibat jatuhnya Lehman Brothers turut berdampak pada anjloknya nilai tukar rupiah.
Tahun 2013 juga merupakan masa sulit bagi perekonomian Indonesia.
Saat itu, muncul isu bahwa bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserves mengurangi stimulus moneter atau tapering off.
Dampaknya, banyak investor yang berbondong-bondong meninggalkan negara berkembang dan kembali ke AS karena dianggap sebagai tempat investasi paling aman.
Arus modal yang berkurang akhirnya berdampak pada pasar keuangan domestik dan menyebabkan IHSG serta nilai tukar rupiah melemah cukup dalam.
Dilansir dari Kompas, rupiah pada tahun 2013 melemah hingga 21%, yakni Rp12.180 per dollar AS.
Karena pendemi, data BPS menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pada tahun 2020, yakni sebesar -2,07%.
Alhasil, perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis karena pergerakan yang kurang stabil.
Baca juga: Taper Tantrum Adalah: Pengertian, Efek, dan Dampak Krisisnya
Dari beberapa kejadian di atas, bagaimana pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi?
Saat krisis ekonomi 1998 terjadi, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah, di antaranya adalah sebagai berikut:
Saat itu, salah satu penyebab terjadinya krisis adalah rusaknya sistem perbankan nasional.
Ada banyak praktik perbankan tidak sehat yang dijalankan, lemahnya penegakan hukum serta masalah independensi bank sentral.
Sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi tersebut, IMF, dan Indonesia sepakat untuk menutup beberapa bank yang bermasalah.
Selain itu, pemerintah juga membentuk BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) untuk melakukan restrukturisasi perbankan nasional secara menyeluruh.
Ini adalah upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi 1998 yang selanjutnya.
Berdasarkan data dari World Bank, total utang luar negeri Indonesia hingga Maret 1998 adalah sebesar 138 miliar dollar AS.
Dari total jumlah tersebut, sebesar 64,5% miliar dolar AS adalah utang perusahaan swasta.
Dengan nilai tukar rupiah yang merosot tajam, tentu perusahaan mengalami kesulitan untuk membayar utang tersebut.
Inilah mengapa, restrukturisasi akhirnya dilakukan. Harapannya adalah agar posisi likuiditas perusahaan bisa terjaga sehingga tidak terjadi gangguan produksi dan minim PHK.
Pada Januari 1998, pemerintah akhirnya ikut andil dalam penyelesaian masalah utang ini.
Dalam hal ini, tim Penyelesaian Utang Luar Negeri Swasta berhasil mencapai kesepakatan yang mencakup pembiayaan perdagangan, pinjaman perusahaan swasta, dan penyelesaian pinjaman antar bank.
Baca juga: 5 Cara Menghadapi Resesi Ekonomi dan Ancaman Jangka Panjangnya
Dalam krisis ekonomi 1998, tidak hanya bank dan perusahaan saja yang mengalami kesusahan.
Masyarakat dan rakyat kecil khususnya, juga ikut menderita karena krisis.
Menurut data dari BPS, jumlah penduduk miskin meningkat dari 17,47% menjadi 24,20%.
Akhirnya, sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi, APBN diperlonggar untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.
Defisit APBN diperlonggar menjadi 8,5% di PDB untuk membiayai program Jaringan Pengaman Nasional dan penyediaan kebutuhan pokok.
Berbeda dengan tahun 1998, krisis 2008 ini hanya berdampak sesaat. Saat itu, untuk menghadapi krisis, ada beberapa cara yang dilakukan, yakni:
Peraturan pertama yang dikeluarkan adalah Perppu 2/2008. Aturan ini dibuat untuk memperkuat fungsi lender of the last resort BI dengan memperluas macam aset yang bisa dijadikan agunan dalam Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP).
Kemudian, Perppu 3/2008 dibuat untuk memperkuat peran LPS di masa krisis. Ketiga, Perppu 4/2008 menetapkan mekanisme, tata cara dan koordinasi antar lembaga yang berwenang mencegah serta menangani krisis.
Pada Oktober 2008, BI menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) dari 9% ke 7% dan kewajiban valas dari 3% menjadi 1%.
Keluarnya arus modal mengakibatkan melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan perlambatan ekonomi agar tidak terjadi overheat. Sebagai dampak dari adanya perlambatan ini, aktivitas bisnis pun menurun.
Oleh karena itu, untuk mengantisipasi meningkatnya angka pengangguran, pemerintah memberikan intensif pada dunia usaha agar dapat bertahan tanpa harus melakukan PHK.
Di 2020, cara pemerintah mengatasi krisis ekonomi adalah dengan menggerakkan ekonomi nasional yang sempat beku akibat pandemi.
Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp172,1 triliun untuk bantuan masyarakat agar mereka memiliki daya beli.
Selain itu, pemerintah juga berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian intensif kepada korporasi maupun UMKM.
Sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia juga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga dan melakukan pembelian Surat Berharga Negara.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan likuiditas keuangan sehingga mendorong aktivitas dunia usaha.
Nah, itulah sederet upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi di Indonesia.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa cara mengatasi krisis ekonomi yang dilakukan pemerintah bervariasi dan menyesuaikan dengan masalah saat itu.
Nah, jika Anda tertarik membaca insight lebih banyak seputar ekonomi, yuk baca artikel lain di blog OCBC NISP!
Baca juga: 10 Tips Menghadapi Inflasi Agar Keuangan Tetap Terlindungi
