Halaman yang Anda Cari Tidak Tersedia
Halaman yang Anda Cari Tidak Tersedia
Obligasi pemerintah daerah merupakan jenis surat utang yang diterbitkan Pemda.
Obligasi pemerintah daerah merupakan salah satu instrumen keuangan yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan di suatu wilayah.
Lebih lanjut, instrumen ini diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan tertentu dan hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik.
Selain itu, dalam proses penerbitannya juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Untuk mengenal obligasi pemerintah daerah lebih lanjut, yuk penjelasannya di bawah ini!
Obligasi pemerintah merupakan salah satu jenis surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki risiko minim.
Sementara obligasi pemerintah daerah (obligasi daerah) adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang bersumber dari masyarakat.
Obligasi jenis ini diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan tidak dijamin oleh pemerintah pusat.
Oleh karena itu, segala risiko yang timbul akibat dari penerbitan obligasi pemerintah daerah, akan ditanggung oleh Pemda.
Sejalan dengan penjelasan sebelumnya, penerbitan obligasi pemerintah daerah ditujukan untuk mendanai kegiatan investasi sektor publik yang bermanfaat bagi masyarakat.
Dengan demikian, Pemerintah Daerah hanya bisa menerbitkan obligasi pendapatan (revenue bond).
Sebelum menerbitkan obligasi, terdapat prosedur penerbitan yang harus diikuti oleh Pemda.
Pertama-tama, Pemda harus merencanakan penerbitan obligasi yang kemudian diajukan kepada Menteri Keuangan.
Usulan perencanaan tersebut akan dinilai dan mendapatkan persetujuan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan.
Setelah itu, Pemda perlu mengajukan pernyataan pendaftaran tersebut kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Kemudian, obligasi bisa diterbitkan di pasar modal domestik.
Dilihat dari prosedurnya, syarat penerbitan obligasi daerah yang harus dipenuhi, yaitu mendapatkan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Namun, ada juga beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi sebelum menerbitkan obligasi, yaitu:
Memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 54 dan 55
Nilai obligasi saat jatuh tempo sama dengan saat diterbitkan
Harus mencantumkan nilai nominal, tingkat bunga (kupon), tanggal pembayaran bunga, tanggal jatuh tempo, ketentuan pengalihan kepemilikan, frekuensi pembayaran bunga, cara menghitung pembayaran bunga, dan ketentuan terkait hak untuk membeli kembali obligasi sebelum jatuh tempo
Penerbitan obligasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda)
Persetujuan akan diberikan atas nilai bersih maksimal obligasi daerah
Baca Juga: Kenali Apa itu Obligasi Konversi, Jenis, dan Contohnya
Sebenarnya, banyak obligasi pemerintah daerah yang diajukan, tetapi gagal terbit karena berbagai hambatan.
Biasanya, yang menjadi hambatan penerbitan obligasi ini adalah kondisi pasar modal Indonesia, kelayakan kredit Pemerintah Daerah, dan rendahnya kapasitas manajemen finansial di tingkat Pemda.
Selain itu, biaya untuk melakukan studi kelayakan pemeringkatan daerah juga termasuk dalam hambatan yang harus dihadapi.
Terkait hal ini, pemerintah pusat dengan lembaga donor telah memberikan solusi dengan membantu studi kelayakan dan mendampi penerbitan obligasi pemerintah daerah.
Terlepas dari beberapa hambatan tersebut, berikut contoh obligasi pemerintah daerah yang nyaris terbit:
Diketahui, Pemda Provinsi DKI Jakarta sempat memiliki rencana menerbitkan obligasi untuk mendanai beberapa proyek salah satunya yaitu pembangunan Terminal Pulo Gebang.
Namun, rencana penerbitan obligasi ini gagal dan proyek Terminal Pulo Gebang akhirnya mendapatkan dana dari SiLPA APBD setelah berganti Kepala Daerah baru.
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sempat akan menerbitkan obligasi. Sayangnya, usaha ini gagal lantaran asistensi teknis yang dilakukan dinilai belum bisa mencapai output sesuai harapan.
Hal ini disebabkan oleh kurangnya komitmen Pemda, koordinasi dengan pemerintah pusat lemah, dan waktu implementasinya yang dinilai singkat.
Adapun salah satu contoh rencana penerbitan obligasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu pembangunan Bandara Kertajati.
Mulanya, proyek ini akan didanai melalui penerbitan obligasi. Namun akhirnya, pemerintah pusat mengambil alih pendanaan untuk proyek ini karena terbentur dengan kewenangan atas pelabuhan udara. Sehingga, Pemda Provinsi Jawa Barat harus menunda rencana tersebut.
Tak hanya Pemda Provinsi Jawa Barat, masalah yang sama juga terjadi dalam proses penerbitan obligasi daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Recana awalnya, Pemda Provinsi Kalimantan Timur akan menerbitkan obligasi daerah untuk mendanai pembangunan jalan tol dari Balikpapan hingga Samarinda.
Namun, rencana ini berbenturan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Alhasil, proyek pembangunan jalan tol tersebut didanai oleh pemerintah pusat.
Di tahun 2018, Pemda Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan pendampingan untuk menerbitkan obligasi daerah.
Akan tetapi, usaha ini belum bisa membawa Pemda Jawa Tengah berhasil menerbitkan obligasi.
Pasalnya, obligasi yang diajukan untuk membangun Rumah Sakit Daerah (RSUD) Moewardi Solo dan beberapa infrastruktur lainnya tidak mendapatkan persetujuan prinsip dari DPRD.
Itulah informasi seputar obligasi pemerintah daerah yang meliputi pengertian, syarat-syarat, serta contohnya.
Meskipun saat ini masih belum ada obligasi yang berhasil diterbitkan, instrumen keuangan ini bisa menjadi inovasi kedepannya.
Nah, jika tertarik untuk terjun dalam dunia obligasi, Sobat OCBC NISP bisa memanfaatkan fitur Life Goals dari OCBC NISP yang menawarkan berbagai macam pilihan investasi seperti obligasi, reksa dana, dan valuta asing.
Yuk jadi #FinanciallyFit melalui fitur investasi di Life Goals OCBC NISP!
Baca Juga: 6 Cara Memilih Obligasi yang Tepat, Perhatikan Tips Berikut!
